Logika Terbalik Integrasi SDF Suriah

Dalam rangkaian dialog perdamaian antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sempat muncul pernyataan mengejutkan dari salah satu pejabat SDF. Ia menyampaikan pandangan bahwa pemerintahan Suriah di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa seharusnya berintegrasi ke dalam struktur SDF, bukan sebaliknya.

Pernyataan tersebut segera memantik perdebatan luas. Bagi banyak pengamat, logika itu terdengar terbalik, namun bagi sebagian elit SDF, pandangan tersebut lahir dari pengalaman politik dan militer selama bertahun-tahun menguasai wilayah luas di Suriah timur laut.

SDF memandang dirinya bukan sekadar milisi, melainkan entitas yang pernah menjalankan fungsi pemerintahan. Mereka mengelola keamanan, administrasi, ekonomi, bahkan hubungan luar negeri terbatas, sehingga muncul persepsi bahwa mereka memiliki legitimasi de facto.

Keberhasilan SDF bertahan lama, mengalahkan ISIS, serta mengelola wilayah tanpa kehadiran Damaskus memperkuat keyakinan internal bahwa mereka adalah pilar stabilitas baru. Dari sudut pandang inilah muncul gagasan bahwa pusat kekuasaan seharusnya menyesuaikan diri dengan struktur yang sudah berjalan.

Namun logika tersebut mengabaikan runutan hukum dan politik yang terjadi pada fase paling krusial runtuhnya rezim Bashar Al Assad. Saat pasukan oposisi bersiap memasuki Damaskus, Perdana Menteri saat itu, Mohammad Ghazi al-Jalali, menghadapi keputusan besar.

Setelah opsi mempertahankan Damaskus tidak diambil, al-Jalali secara hukum dan politik memiliki ruang untuk menyerahkan kekuasaan kepada pihak yang dianggap mampu menjamin transisi dan stabilitas negara.

Pilihan pertama secara faktual berada pada pasukan oposisi yang paling awal mendekati ibu kota. Kelompok ini berasal dari Daraa dan dipimpin oleh Ahmed Al Oudah, yang memiliki legitimasi lapangan sebagai kekuatan terdekat secara geografis.

Pilihan kedua adalah SDF. Meski secara jarak jauh dari Damaskus, SDF memiliki kekuatan militer signifikan, struktur terorganisasi, serta dukungan internasional yang tidak bisa diabaikan dalam kalkulasi politik saat itu.

Pilihan ketiga adalah Ahmed Al Sharaa, tokoh yang muncul sebagai figur pemersatu oposisi, serta Mohammed Al Bashir yang saat itu menjabat Perdana Menteri Pemerintahan Penyelamat Suriah.

Dari ketiga opsi tersebut, keputusan akhirnya jatuh pada pilihan ketiga. Kekuasaan diserahkan kepada Ahmed Al Sharaa dan pemerintahan transisi yang dipimpin Mohammed Al Bashir, dengan tujuan menjaga kesinambungan negara dan mencegah fragmentasi lebih lanjut.

Keputusan ini membentuk dasar legal dan politik pemerintahan Suriah pasca-Assad. Legitimasi Damaskus tidak lahir dari kekuatan senjata semata, tetapi dari proses transisi yang diakui oleh berbagai aktor internal.

Dalam konteks ini, klaim bahwa Damaskus seharusnya berintegrasi ke SDF kehilangan pijakan hukum. Negara tidak terbentuk dari wilayah terkuat secara militer, melainkan dari keputusan politik pada momen krusial.

Pernyataan pejabat SDF tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman terhadap dinamika politik nasional. Keberhasilan regional tidak otomatis diterjemahkan menjadi legitimasi nasional.

Bagi Damaskus, integrasi SDF ke dalam negara adalah bagian dari konsolidasi kedaulatan. Sebaliknya, integrasi negara ke dalam SDF justru akan membalik hierarki politik yang diakui secara hukum.

Situasi ini menegaskan pentingnya literasi politik di kalangan elit lokal. Tanpa pemahaman menyeluruh terhadap proses transisi, tuntutan yang diajukan berisiko kontraproduktif.

Dialog perdamaian membutuhkan realisme, bukan nostalgia atas masa kontrol wilayah. Setiap aktor harus membaca ulang peta kekuasaan pasca-konflik.

Bagi SDF, pengakuan terhadap proses transisi Damaskus menjadi langkah awal membangun posisi yang konstruktif. Klaim berlebihan justru dapat mempersempit ruang negosiasi.

Pemerintah Suriah di bawah Ahmed Al Sharaa berdiri di atas keputusan politik nasional, bukan hasil integrasi sepihak. Ini adalah realitas yang tidak bisa diabaikan.

Masa depan Suriah bergantung pada kemampuan semua pihak menempatkan diri secara proporsional dalam negara yang sedang dibangun ulang.

Dalam konteks itulah, pernyataan bahwa Damaskus seharusnya berintegrasi ke SDF lebih mencerminkan miskalkulasi politik dibandingkan strategi yang matang.

Baca selanjutnya