Pemerintahan Suriah saat ini berada dalam posisi yang nyaris mustahil. Di satu sisi, ada perjanjian damai dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang secara formal dimaksudkan untuk meredakan konflik berkepanjangan di timur laut. Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan eskalasi kekerasan oleh SDF kepada warga Arab di Hasakah yang justru menggerus kepercayaan publik terhadap kesepakatan tersebut.
Penolakan terhadap perjanjian SDF–pemerintah Suriah tidak hanya datang dari satu kubu. Di internal SDF sendiri, faksi garis keras melihat kesepakatan itu sebagai ancaman terhadap otonomi, pengaruh militer, dan sumber ekonomi yang selama ini mereka kuasai.
Dari pihak berlawanan, sebagian pendukung pemerintah pusat memandang perjanjian itu sebagai kompromi berlebihan. Mereka menilai Damaskus terlalu lunak terhadap kelompok yang dianggap telah lama bertindak di luar kedaulatan negara.
Situasi semakin rumit ketika muncul laporan tentang blokade, penculikan, dan pembunuhan warga Arab oleh oknum milisi SDF. Bagi komunitas Arab lokal, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran keamanan, melainkan serangan langsung terhadap kehormatan dan keselamatan keluarga.
Dalam struktur sosial suku Arab, absennya perlindungan negara sering kali berarti satu hal: pembelaan dilakukan sendiri. Ketika warga merasa ditinggalkan, mekanisme negara digantikan oleh solidaritas suku dan senjata.
Di titik inilah bahaya eskalasi menjadi nyata. Jika milisi suku Arab mulai bergerak untuk menyelamatkan anggota keluarga yang diculik atau dikepung, konflik lokal dapat dengan cepat berubah menjadi perang terbuka antar kelompok bersenjata.
Pengalaman Suwaida menjadi bayang-bayang yang menghantui Damaskus. Saat itu, intervensi tentara Suriah yang dimaksudkan untuk menstabilkan keadaan justru berubah menjadi jebakan geopolitik yang membuka jalan bagi campur tangan Israel.
Trauma strategis Suwaida membuat pemerintah pusat sangat berhati-hati. Setiap langkah militer kini dipertimbangkan bukan hanya dari sisi keamanan domestik, tetapi juga dampaknya terhadap keseimbangan regional.
Namun, kehati-hatian berlebihan juga membawa risiko. Membiarkan kekerasan terhadap warga Arab tanpa respons tegas dapat meruntuhkan legitimasi negara di mata masyarakat timur laut Suriah.
Dalam konteks ini, pilihan Damaskus bukan antara benar dan salah, melainkan antara risiko buruk dan risiko yang lebih buruk. Intervensi militer penuh berpotensi memicu tuduhan diskriminasi terhadap SDF dan memberi alasan bagi aktor asing untuk ikut campur.
Sebaliknya, sikap pasif dapat mendorong munculnya milisi-milisi suku yang tidak terkontrol. Ketika senjata beredar di luar kendali negara, konflik akan menjadi lebih sulit dipadamkan.
Opsi yang paling rasional, meski jauh dari ideal, adalah peran pemerintah sebagai penengah aktif. Negara hadir bukan sebagai pihak yang memerangi SDF atau suku Arab, melainkan sebagai pelindung warga sipil dan penegak hukum.
Pendekatan ini menuntut pemisahan yang jelas antara masyarakat sipil dan aktor bersenjata. Kekerasan harus diperlakukan sebagai tindak kriminal, bukan konflik etnis atau politik.
Dalam skema ini, tekanan diarahkan secara selektif kepada faksi garis keras yang menolak perjanjian damai, baik di dalam SDF maupun kelompok bersenjata lainnya. Langkah ini dilakukan melalui jalur politik, ekonomi, dan keamanan terbatas.
Keterlibatan tokoh suku Arab menjadi kunci. Tanpa komunikasi intensif dengan para tetua suku, negara berisiko kehilangan satu-satunya jembatan ke masyarakat lokal.
Pendekatan penengahan juga memberi Damaskus posisi moral yang lebih kuat. Tuduhan diskriminasi terhadap SDF mungkin tetap muncul, tetapi tidak akan memiliki daya rusak sebesar intervensi militer terbuka.
Di mata komunitas internasional, langkah ini dapat dibingkai sebagai upaya stabilisasi dan perlindungan sipil. Ini penting untuk menutup celah legitimasi bagi campur tangan eksternal.
Meski demikian, strategi ini menuntut kesabaran dan konsistensi. Penengahan bukan solusi cepat, dan kegagalannya bisa sama berbahayanya dengan intervensi yang salah arah.
Yang jelas, Suriah tidak lagi memiliki ruang untuk kesalahan strategis besar. Setiap langkah keliru berpotensi menyeret negara kembali ke pusaran konflik regional.
Timur laut Suriah hari ini bukan hanya soal SDF dan suku Arab. Ia adalah ujian bagi kemampuan negara untuk kembali hadir sebagai otoritas yang adil, rasional, dan mampu mencegah konflik sebelum berubah menjadi perang terbuka.
No comments:
Post a Comment