Wacana penunjukan Noureddine Issa Ahmed atau yang lebih dikenal sebagai Abu Omar Khanika menjadi sorotan tajam di tengah perubahan peta politik Suriah pada tahun 2026. Sebagai sosok yang dicalonkan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF), kehadirannya di Hasakah membawa implikasi besar bagi struktur kekuasaan di wilayah timur laut.
Meskipun Khanika merupakan lulusan Universitas Damaskus dan memiliki latar belakang sebagai insinyur sipil, rekam jejaknya dalam struktur SDF menjadikannya figur yang sangat berpengaruh. Penunjukannya dianggap sebagai bagian dari kesepakatan komprehensif antara otoritas otonom Kurdi dan pemerintah pusat di Damaskus.
Jika posisi ini benar-benar diresmikan, Khanika diprediksi akan menjadi salah satu gubernur dengan basis kekuatan paling solid di Suriah saat ini. Kekuatan utamanya bersumber dari dukungan penuh SDF yang memiliki struktur milisi terorganisir dan kendali atas sumber daya strategis di wilayah Hasakah. Hal ini kontras dengan posisi gubernur di wilayah lain yang sering kali hanya memiliki wewenang administratif tanpa kendali militer langsung. Dukungan milisi lokal yang loyal kepada SDF memberikan Khanika otoritas ganda yang jarang dimiliki oleh pejabat setingkat gubernur di bawah administrasi Damaskus sebelumnya.
Namun, posisi kuat ini bukannya tanpa tantangan besar karena masa lalu Khanika yang dianggap kontroversial oleh sebagian kelompok masyarakat. Video dari lapangan menunjukkan adanya penolakan dari sebagian warga yang menudingnya terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia selama memimpin Penjara Alaya.
Selain itu, tuduhan mengenai keterlibatannya dalam penghancuran desa-desa Arab di sekitar Qamishli menciptakan riak ketegangan etnis yang dapat menguji stabilitas kepemimpinannya. Resistensi dari komunitas Arab lokal menjadi faktor pengganjal yang mungkin melemahkan legitimasi politiknya di mata sebagian penduduk.
Di sisi lain, perbandingan sering kali ditarik dengan kondisi di Suwaida yang menggambarkan sisi ekstrem lain dari kelemahan otoritas gubernur. Gubernur Suwaida saat ini menghadapi realitas pahit di mana kendali pemerintah pusat sangat terbatas dan cenderung terfragmentasi.
Sebagian besar wilayah kota Suwaida justru berada di bawah pengaruh kuat milisi lokal, terutama kelompok milisi Al Hajri pro Israel yang memiliki basis dukungan massa yang besar. Kondisi ini membuat gubernur di sana hanya memiliki kekuasaan nominal tanpa taring untuk mengeksekusi kebijakan negara secara efektif di pusat perkotaan. Ini sangat mirip dengan Provinsi Quneitra yang hampir sebagian besar wilayahnya dikuasai Israel termasuk Dataran Tinggi Golan yang sudah lama dikuasai dan sudah diubah namanya menjadi Dataran Tinggi Trump usai diakui AS sebagai milik Israel di era jabatan pertama Donakd Trump.
Fragmentasi kekuasaan di Suwaida membuat gubernur tersebut dianggap sebagai salah satu yang terlemah karena hanya mampu menjangkau sebagian wilayah perkampungan.
Penguasaan yang hanya mencakup sekitar dua pertiga wilayah provinsi itu pun harus dikompromikan dengan keberadaan faksi-faksi bersenjata lokal yang menuntut otonomi lebih luas. Ketidakmampuan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan keamanan penuh di Suwaida memaksa otoritas sipil di sana untuk terus-menerus bernegosiasi dengan milisi agar dapat bertahan. Hal ini menciptakan anomali di mana simbol negara tetap berdiri namun fungsi kontrolnya telah lumpuh di banyak titik penting.
Kembali ke Hasakah, potensi Khanika untuk menjadi gubernur "super" sangat bergantung pada sejauh mana Damaskus memberikan restu hukum yang permanen.
Laporan menyebutkan bahwa Khanika telah berangkat ke Damaskus untuk mengurus prosedur administratif guna memastikan posisinya diakui secara legal oleh negara. Tanpa pernyataan resmi dari pemerintah pusat, status Khanika akan tetap berada dalam zona abu-abu yang memicu spekulasi mengenai misi sebenarnya di wilayah tersebut.
Ketidakhadiran representasi resmi Damaskus dalam seremoni awalnya menunjukkan bahwa proses integrasi kekuasaan ini masih berjalan sangat alot.
Struktur kekuasaan Khanika di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh integrasi milisi SDF ke dalam kerangka keamanan nasional atau setidaknya koordinasi yang erat dengan militer Suriah.
Jika model Hasakah ini berhasil, ia bisa menjadi cetak biru bagi pengelolaan wilayah otonom lainnya di Suriah pasca-perang. Namun, risiko perpecahan tetap mengintai jika penunjukan ini justru memperlebar jurang antara komponen etnis Kurdi dan Arab di wilayah tersebut.
Beberapa pengamat menilai bahwa penunjukan tokoh militer Kurdi seperti Khanika dapat memperkuat polarisasi daripada membawa rekonsiliasi.
Sementara itu, krisis di Suwaida memberikan peringatan bahwa mengabaikan dinamika milisi lokal dapat melumpuhkan otoritas gubernur sepenuhnya. Di Hasakah, Khanika beruntung karena ia adalah bagian dari milisi yang dominan, sehingga ia memimpin "bersama" kekuatan senjata, bukan "melawan" mereka. Hal ini memberikan keuntungan taktis yang tidak dimiliki oleh rekan sejawatnya di Suwaida yang terjepit di antara tuntutan rakyat dan dominasi kelompok Al Hajri. Perbedaan mencolok ini menegaskan bahwa kekuatan seorang gubernur di Suriah saat ini lebih ditentukan oleh dukungan senjata lokal daripada surat keputusan dari ibu kota.
Oleh karena itu, jika seluruh prosedur di Damaskus selesai dan pengumuman resmi dikeluarkan, Abu Omar Khanika memang berpotensi menjadi gubernur terkuat. Ia akan memimpin provinsi yang kaya minyak dengan perlindungan militer SDF yang belum tertandingi di wilayah tersebut. Stabilitas Hasakah di bawah kepemimpinannya akan menjadi ujian bagi kesepakatan damai jangka panjang di Suriah tahun 2026. Sebaliknya, Suwaida akan terus menjadi titik lemah pemerintah pusat selama ketegangan dengan milisi Al Hajri tidak menemukan jalan keluar politik yang setara.
Pada akhirnya, peta kekuatan gubernur di Suriah sedang mengalami pergeseran dari sentralisasi murni menuju pengakuan atas kekuatan-kekuatan lokal yang eksis di lapangan. Kasus Khanika di Hasakah dan kondisi sulit di Suwaida adalah dua potret kontras tentang bagaimana kekuasaan negara beradaptasi dengan realitas pasca-konflik.
Publik kini menanti apakah model kepemimpinan berbasis milisi yang dilegalkan ini akan membawa kemakmuran atau justru menyemai bibit konflik baru di tanah Suriah yang masih terluka.
No comments:
Post a Comment