Di tengah rendahnya gaji dan beratnya beban tugas, satu hal justru mencolok dari kehadiran militer Suriah di wilayah-wilayah yang baru kembali ke kontrol pemerintah. Tidak terlihat praktik pungutan liar di pos pemeriksaan, sesuatu yang dahulu identik dengan masa milisi dan fragmentasi kekuasaan.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan di kalangan warga dan pengamat. Mengapa tentara Suriah yang baru tidak tertarik meniru cara lama, yakni membangun pos dan menarik “pajak keamanan” demi menutup kebutuhan ekonomi mereka sendiri.
Jawabannya terletak pada perubahan karakter militer Suriah pascaperang. Tentara yang kini dikerahkan bukan lagi kumpulan unit darurat yang berdiri di atas kekacauan, melainkan instrumen negara yang berupaya memulihkan wibawa hukum.
Sejak awal, komando militer menegaskan bahwa pungli di pos pemeriksaan adalah simbol kehancuran negara. Praktik itu bukan hanya soal uang, tetapi tentang siapa yang berkuasa dan bagaimana kekuasaan dijalankan.
Pengalaman bertahun-tahun hidup di bawah milisi telah meninggalkan luka mendalam di masyarakat. Tentara Suriah memahami bahwa mengulang praktik yang sama hanya akan menghidupkan kembali trauma lama.
Karena itu, kehadiran tentara dirancang sebagai kebalikan dari masa lalu. Pos pemeriksaan difungsikan sebagai alat pengamanan, bukan sumber pendapatan informal.
Disiplin internal menjadi kunci. Komando pusat berupaya mencegah lahirnya ekonomi bayangan di tingkat unit, yang berpotensi melahirkan loyalitas ganda dan kekuasaan lokal di luar kendali negara.
Bagi pimpinan militer, pungli bukan sekadar pelanggaran kecil, melainkan ancaman strategis. Dari praktik semacam itulah milisi dahulu tumbuh dan negara runtuh.
Selain faktor internal, ada pertimbangan politik yang tidak kalah penting. Setiap tindakan tentara Suriah hari ini berada dalam sorotan internasional yang ketat.
Pemungutan uang di lapangan akan dengan cepat dimanfaatkan sebagai alasan baru untuk tekanan diplomatik dan sanksi tambahan. Negara memilih menahan diri demi menjaga ruang gerak politik.
Tentara Suriah yang baru di bawah Presiden Ahmed Al Shara juga menyadari bahwa legitimasi mereka di mata warga jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Sambutan hangat warga Raqqa dan Deir Ezzour lahir dari persepsi bahwa tentara hadir sebagai pelindung, bukan pemalak.
Kepercayaan itu dibangun secara perlahan. Satu praktik pungli saja bisa menghancurkan modal sosial yang sedang dirintis dengan susah payah.
Bagi prajurit di lapangan, hidup dari gaji kecil memang berat. Namun mereka juga menyadari bahwa pungutan paksa hanya akan memperpanjang lingkaran kebencian antara tentara dan rakyat.
Tentara baru Suriah sebagian besar adalah eks pengungsi dan korban perang. Mereka merasakan langsung bagaimana rasanya hidup di bawah pos milisi yang memungut uang secara sewenang-wenang.
Pengalaman itu membentuk sikap. Apa yang dahulu mereka benci, kini mereka hindari untuk dilakukan kepada orang lain.
Di banyak wilayah, tentara justru berupaya menjaga jarak dari urusan ekonomi warga. Fokus mereka diarahkan pada keamanan dasar dan stabilisasi wilayah.
Pendekatan ini memperlihatkan perubahan paradigma. Kemenangan militer tidak lagi diukur dari luas wilayah semata, tetapi dari kemampuan negara hadir tanpa menindas.
Pengamat menilai, sikap menolak pungli adalah bagian dari upaya mengembalikan makna tentara sebagai pelayan negara, bukan penguasa jalanan.
Langkah ini memang tidak populer di kalangan prajurit yang hidup serba kekurangan. Namun secara jangka panjang, ia membangun fondasi negara yang lebih stabil.
Dengan menolak pungli di pos pemeriksaan, tentara Suriah mengirim pesan jelas. Mereka ingin dikenang bukan sebagai milisi bersenjata, tetapi sebagai wajah kembalinya negara.



No comments:
Post a Comment