Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Somalia sebagai “bukan negara yang nyata” kembali memicu perdebatan luas di tingkat global. Ucapan tersebut dianggap meremehkan kedaulatan Somalia dan mengabaikan kompleksitas sejarah serta struktur politik negara di Tanduk Afrika itu.
Trump dilaporkan mengatakan bahwa Somalia tidak memiliki sesuatu yang menyerupai sebuah negara dan bahkan menyebutnya sebagai yang terburuk di dunia. Pernyataan ini langsung menuai kecaman dari berbagai kalangan, terutama akademisi, diplomat, dan masyarakat Somalia sendiri.
Di balik kemarahan tersebut, muncul diskusi yang lebih mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan “negara” dalam konteks Somalia hari ini. Banyak pengamat menilai bahwa komentar Trump terlalu menyederhanakan realitas politik Somalia yang justru sangat kompleks.
Somalia saat ini memang tidak beroperasi sebagai negara kesatuan yang sangat terpusat. Sejak reformasi politik pascaperang saudara, negara ini menganut sistem federal dengan sejumlah negara bagian anggota.
Setiap negara bagian di Somalia memiliki tingkat otonomi yang cukup besar dalam urusan pemerintahan lokal, keamanan, dan administrasi. Namun demikian, Somalia tetap memiliki pemerintah federal yang diakui secara internasional.
Dalam banyak hal, struktur Somalia berada di antara dua model besar dunia. Di satu sisi, ia menyerupai Uni Eropa yang memberikan ruang luas bagi entitas anggotanya untuk mengatur diri sendiri.
Di sisi lain, Somalia juga memiliki karakter seperti Federasi Rusia, di mana negara tetap diakui sebagai satu kesatuan kedaulatan dengan kebijakan luar negeri dan simbol negara yang tunggal. Perpaduan ini membuat Somalia sulit dikategorikan secara sederhana.
Menyebut Somalia sebagai “bukan negara” juga mengabaikan fakta pengakuan internasional. Somalia memiliki kursi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara.
Lebih jauh, pernyataan tersebut dinilai menutup mata terhadap proses panjang rekonstruksi negara yang sedang berlangsung. Somalia masih berada dalam fase transisi dari konflik menuju stabilitas.
Para pengamat menilai bahwa federalisme Somalia adalah bentuk adaptasi politik, bukan tanda kegagalan. Sistem ini dipilih untuk mengakomodasi realitas sosial, klan, dan geografis yang beragam.
Sejarah juga menjadi aspek yang sering dilupakan dalam perdebatan ini. Somalia pernah menjadi salah satu negara paling berpengaruh di kawasan Afrika Timur dan Tanduk Afrika.
Pada masa lalu, Somalia memiliki identitas nasional yang kuat, bahasa yang relatif seragam, serta posisi strategis dalam jalur perdagangan maritim internasional. Fakta ini bertolak belakang dengan citra negara gagal yang sering dilekatkan.
Kemunduran Somalia lebih banyak dipengaruhi oleh intervensi asing, perang saudara, dan dinamika Perang Dingin, bukan karena ketiadaan identitas kenegaraan.
Banyak analis menilai bahwa komentar Trump mencerminkan perspektif politik praktis, bukan analisis negara yang mendalam. Ucapan tersebut lebih bersifat retoris daripada akademis.
Di dalam Somalia sendiri, pernyataan itu justru memperkuat rasa solidaritas nasional di tengah perbedaan politik internal. Banyak warga Somalia menegaskan bahwa negara mereka mungkin lemah, tetapi nyata.
Perdebatan ini juga membuka diskusi global tentang definisi negara di abad ke-21. Tidak semua negara harus berbentuk sentralistik untuk dianggap sah.
Model negara federal, konfederatif, atau hibrida kini semakin umum di dunia, terutama di wilayah pascakonflik. Somalia adalah salah satu contoh nyata dari eksperimen politik tersebut.
Dengan segala keterbatasannya, Somalia tetap berfungsi sebagai entitas politik yang hidup. Pemerintahan berjalan, pemilu dilaksanakan, dan kebijakan nasional terus dibentuk.
Mengabaikan fakta ini berarti mengabaikan dinamika nyata yang terjadi di lapangan. Somalia mungkin belum stabil sepenuhnya, tetapi bukan berarti ia tidak ada.
Pada akhirnya, pernyataan Trump justru menegaskan satu hal. Somalia bukan negara fiktif, melainkan negara federal yang sedang berjuang menemukan bentuk terbaiknya di tengah tantangan zaman.
Definisi Negara dan Realitas Palestina
Perdebatan mengenai definisi sebuah negara kembali mengemuka seiring berbagai konflik geopolitik yang belum terselesaikan. Dalam konteks ini, Palestina sering menjadi contoh bagaimana sebuah entitas politik tetap dianggap sebagai negara meski tidak sepenuhnya menguasai wilayahnya sendiri.
Palestina memiliki struktur administratif yang terdiri atas sejumlah provinsi dan wilayah pemerintahan. Meski sebagian wilayahnya, terutama di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, berada di bawah pendudukan dan kontrol Israel, hal tersebut tidak otomatis menghapus eksistensi Palestina sebagai entitas kenegaraan.
Definisi negara dalam hukum internasional tidak semata-mata bertumpu pada kontrol penuh atas seluruh wilayah. Unsur pengakuan internasional, identitas politik, pemerintahan, dan klaim wilayah juga menjadi faktor penting.
Dalam kasus Palestina, lebih dari seratus negara telah memberikan pengakuan resmi. Palestina juga berstatus sebagai negara pengamat non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperkuat posisinya dalam sistem internasional.
Realitas serupa dapat ditemukan di Georgia. Negara tersebut diakui secara internasional meski dua wilayahnya, Abkhazia dan Ossetia Selatan, berada di luar kendali pemerintah pusat dan berada di bawah pengaruh serta kehadiran militer Rusia.
Keberadaan wilayah yang disengketakan atau diduduki pihak asing tidak serta-merta menghapus status kenegaraan Georgia. Dalam diplomasi internasional, Georgia tetap diperlakukan sebagai satu negara berdaulat.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa kedaulatan modern sering kali bersifat tidak sempurna. Banyak negara hidup dengan realitas keterbatasan kontrol teritorial tanpa kehilangan legitimasi politiknya.
Palestina, seperti Georgia, menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks. Pendudukan, konflik bersenjata, dan tekanan internasional membentuk realitas yang jauh dari konsep negara ideal.
Namun, negara bukanlah konsep statis. Ia berkembang mengikuti sejarah, perjuangan politik, dan pengakuan global yang menyertainya.
Dengan demikian, definisi negara tetap berlaku bagi Palestina. Keterbatasan wilayah dan kontrol tidak meniadakan eksistensinya, sebagaimana halnya Georgia yang tetap diakui dunia meski sebagian wilayahnya berada di luar kendali pemerintah pusat.
No comments:
Post a Comment