Desas-desus mengenai kejatuhan Damaskus yang berlangsung cepat terus memunculkan spekulasi tentang adanya kesepakatan di balik layar antar kekuatan regional dan internasional. Pernyataan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan yang menyebut faktor diplomasi lebih dominan dibanding operasi militer terbuka memperkuat narasi bahwa transisi kekuasaan di Suriah tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertempuran di medan perang.
Di berbagai kalangan analis Timur Tengah, berkembang anggapan bahwa perubahan situasi di Damaskus saat lengsernya Bashar Al Assad merupakan hasil dari kalkulasi geopolitik yang matang. Banyak pihak menilai kelelahan perang selama lebih dari satu dekade telah membuat semua aktor utama memilih jalur pengendalian kerusakan dibanding konfrontasi total yang berisiko menimbulkan pertumpahan darah besar.
Dalam konteks itu, muncul pula rumor bahwa Suriah sejatinya diproyeksikan tetap berada dalam kondisi terfragmentasi. Amerika Serikat disebut-sebut lebih condong pada skenario di mana Bashar al-Assad tetap berkuasa di Damaskus, meski wilayah strategis seperti Homs dan Hama sempat jatuh ke tangan oposisi.
Pandangan tersebut berangkat dari asumsi bahwa stabilitas minimal di ibu kota lebih diutamakan ketimbang perebutan total kekuasaan oleh satu faksi. Bagi Washington, Damaskus yang dikuasai rezim lama namun melemah dianggap lebih dapat diprediksi dibanding kemenangan penuh kelompok oposisi yang beragam dan sulit dikendalikan.
Namun dinamika di lapangan bergerak lebih cepat dari perkiraan. Oposisi memanfaatkan kevakuman komando dan rendahnya moral pasukan pemerintah untuk melaju ke pusat kekuasaan. Dalam situasi itulah peran Turkiye mulai banyak dibicarakan, khususnya dalam upaya membujuk Rusia dan Iran agar tidak melakukan intervensi militer langsung.
Menurut sejumlah sumber, Ankara menawarkan jaminan tertentu agar Moskow dan Teheran menahan diri. Salah satu asumsi kunci yang beredar adalah bahwa jika Damaskus melemah Rusia tetap akan memberikan perlindungan personal kepada Assad, setidaknya untuk memastikan keselamatan dirinya dan keluarganya.
Asumsi lain menyebutkan bahwa Perdana Menteri Suriah saat itu masih diharapkan bertahan sebagai figur administratif transisi. Skema ini diyakini dapat menjaga keberlangsungan struktur negara, meski kekuasaan politik sesungguhnya akan perlahan bergeser dari tangan rezim lama.
Di sisi lain, Israel turut menjadi faktor yang memperkeruh spekulasi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka mengambil kredit atas melemahnya poros pro-Iran di Suriah, mengaitkan keberhasilan oposisi dengan tekanan militer dan intelijen Israel selama bertahun-tahun.
Pernyataan Netanyahu tersebut membuat dugaan adanya kesepakatan senyap kian masuk akal di mata publik regional. Meski demikian, sebagian analis menilai Israel lebih tepat disebut mengambil kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan situasi runtuhnya kontrol pemerintah Suriah tanpa harus terlibat langsung dalam pengaturan politik pascajatuhnya Damaskus.
Kecurigaan mengenai adanya pengaturan tersembunyi juga diperkuat oleh kondisi militer Suriah saat ini. Pasukan pemerintah di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa dilaporkan semakin kesulitan merebut kembali sisa wilayah yang dikuasai Pasukan Demokratik Suriah atau SDF, meskipun sisa pasukan yang didominasi PKK itu tersisa sekitar 13 ribu personel.
Kesulitan tersebut muncul ironisnya setelah komponen Arab dalam SDF mengalihkan dukungan kepada pemerintah Suriah. Pergeseran loyalitas ini semula diperkirakan akan mempercepat konsolidasi Damaskus atas wilayah timur laut, namun realitas di lapangan menunjukkan hasil yang jauh dari harapan.
Hasakah dan Qamishli tetap menjadi titik kuat SDF, dengan garis pertahanan yang relatif stabil. Banyak pengamat menduga stabilitas ini tidak lepas dari bantuan asing di belakang layar, terutama dalam bentuk dukungan intelijen dari udara.
Kemungkinan adanya pengintaian udara dan berbagi data intelijen dari pihak asing membuat posisi SDF masih sulit digoyahkan. Bantuan semacam ini, meski jarang diakui secara resmi, dinilai krusial dalam menjaga keseimbangan kekuatan di wilayah yang kaya sumber daya tersebut.
Situasi ini menimbulkan paradoks bagi pemerintah Suriah. Di satu sisi, Damaskus kembali menjadi pusat kekuasaan simbolik. Di sisi lain, kontrol teritorial yang utuh masih jauh dari kenyataan, memperkuat kesan bahwa fragmentasi Suriah belum benar-benar berakhir.
Dalam lanskap seperti itu, klaim bahwa kejatuhan Assad bukan semata akibat operasi militer menjadi semakin relevan. Faktor kelelahan perang, kompromi diam-diam, dan kepentingan silang aktor asing tampak sama menentukan dengan pergerakan pasukan di lapangan.
Turkiye, Rusia, dan Iran masing-masing memiliki kepentingan untuk mencegah eskalasi besar. Kesepakatan informal untuk menahan diri dinilai lebih menguntungkan dibanding risiko konflik terbuka yang dapat menyeret kawasan ke dalam perang baru.
Bagi oposisi saat itu, masuknya ke Damaskus tanpa perlawanan besar menjadi kemenangan strategis sekaligus simbolis. Namun kemenangan itu juga membawa konsekuensi, yakni keharusan berhadapan dengan realitas politik regional yang penuh kompromi.
Sementara itu, Amerika Serikat memilih sikap ambigu, tidak sepenuhnya menentang perubahan, namun juga tidak mendorong konsolidasi kekuasaan baru secara cepat. Pendekatan ini sejalan dengan preferensi lama Washington untuk menjaga keseimbangan tanpa komitmen langsung.
Dengan semua dinamika tersebut, narasi tentang kesepakatan di balik layar sulit dibantah sepenuhnya. Meski tidak pernah diumumkan secara resmi, rangkaian peristiwa yang terjadi memberi kesan kuat adanya koordinasi senyap antar aktor kunci.
Pada akhirnya, perubahan politik di Damaskus mencerminkan wajah baru konflik Suriah, di mana keputusan regional dan kepentingan geopolitik kerap lebih menentukan dibanding dentuman senjata. Masa depan negara itu pun masih dibayangi pertanyaan besar tentang persatuan, kedaulatan, dan siapa sesungguhnya yang memegang kendali.
No comments:
Post a Comment