Jabatan Rais dan Politik Federal Rusia

Keberadaan jabatan Rais di Rusia kembali menarik perhatian setelah perdebatan panjang soal penghapusan gelar presiden di tingkat daerah. Isu ini mencuat seiring perbandingan antara Republik Tatarstan dan Chechnya, dua wilayah mayoritas Muslim yang memiliki posisi sangat berbeda dalam struktur federal Rusia.

Pada awal 1990-an, Rusia pasca-Uni Soviet mewarisi sistem federal yang longgar. Sejumlah republik, termasuk Tatarstan, memperoleh otonomi luas dan bahkan memiliki jabatan kepala daerah dengan gelar “presiden”. Gelar ini menjadi simbol kesetaraan politik antara republik dan pusat kekuasaan di Moskow.

Tatarstan merupakan contoh paling menonjol dari model federalisme asimetris tersebut. Melalui perjanjian khusus dengan Kremlin pada 1994, republik ini mendapatkan hak otonomi yang besar, termasuk dalam penamaan jabatan kepala wilayahnya sebagai Presiden Republik Tatarstan.

Situasi berubah ketika Kremlin di bawah Vladimir Putin mulai mendorong sentralisasi kekuasaan. Salah satu langkah pentingnya adalah penyatuan struktur pemerintahan daerah, termasuk larangan penggunaan gelar “presiden” oleh kepala wilayah selain Presiden Rusia.

Kebijakan ini dilegalkan melalui undang-undang federal yang disahkan pada 2021. Aturan tersebut mewajibkan semua kepala wilayah menggunakan istilah seragam dalam bahasa Rusia, yakni “Glava”, yang berarti kepala.

Hampir semua wilayah Rusia langsung menyesuaikan diri. Namun Tatarstan menjadi satu-satunya republik yang secara terbuka menolak penghapusan gelar presiden. Penolakan ini bukan semata soal nama, melainkan soal identitas politik dan sejarah otonomi republik tersebut.

Perdebatan antara Kazan dan Moskow berlangsung berbulan-bulan. Parlemen Tatarstan menilai penghapusan gelar presiden akan mengikis federalisme dan mereduksi status republik menjadi setara dengan oblast biasa.

Akhirnya, kompromi dicapai. Tatarstan setuju menghapus gelar presiden, tetapi menggantinya dengan istilah lokal “Rais”. Dalam bahasa Arab dan Tatar, Rais berarti pemimpin atau kepala, sehingga secara substansi sejalan dengan istilah “Glava”.

Penggunaan Rais menjadi solusi politik yang unik. Secara hukum federal, jabatan tersebut tetap dikategorikan sebagai kepala wilayah. Namun secara simbolik, Tatarstan mempertahankan identitas kultural dan historisnya dalam struktur negara Rusia.

Kondisi ini berbeda jauh dengan Chechnya. Republik tersebut juga pernah memiliki presiden, namun gelar itu dihapus lebih awal setelah Perang Chechnya Kedua. Sejak itu, kepala Chechnya secara resmi hanya disebut sebagai Glava Republik Chechnya.

Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya saat ini, tidak pernah menuntut penggunaan istilah alternatif seperti Rais. Hal ini mencerminkan model hubungan Chechnya dengan Kremlin yang sangat berbeda dibanding Tatarstan.

Chechnya dibangun pascaperang melalui pendekatan keamanan dan loyalitas personal kepada presiden Rusia. Kekuasaan Kadyrov sangat besar secara de facto, tetapi tidak dibungkus dengan simbol otonomi konstitusional seperti di Tatarstan.

Sebaliknya, Tatarstan sejak awal menegosiasikan posisinya lewat jalur hukum dan institusional. Otonomi simbolik, termasuk soal bahasa, budaya, dan jabatan politik, menjadi bagian dari kontrak sosial antara Kazan dan Moskow.

Karena itu, jabatan Rais di Rusia bukanlah bentuk desentralisasi baru, melainkan sisa kompromi lama yang masih dipertahankan. Rais menjadi pengecualian yang diizinkan demi menjaga stabilitas hubungan pusat-daerah.

Dalam praktiknya, kewenangan Rais Tatarstan tidak lebih besar dibanding kepala wilayah lain. Kebijakan strategis tetap dikontrol pusat. Namun makna simboliknya tetap penting bagi elite dan masyarakat lokal.

Keberadaan Rais juga mencerminkan fleksibilitas terbatas dalam sistem federal Rusia. Kremlin bersedia memberi ruang simbolik selama tidak mengganggu kontrol politik dan keamanan nasional.

Chechnya, meski sering dipersepsikan memiliki otonomi luas, justru tidak memiliki fleksibilitas simbolik tersebut. Seluruh legitimasi kekuasaan di Grozny bersandar pada hubungan langsung dengan Kremlin, bukan pada status hukum khusus.

Perbandingan ini menunjukkan dua model integrasi wilayah Muslim di Rusia. Tatarstan mewakili federalisme simbolik dan negosiasi hukum, sementara Chechnya mencerminkan stabilitas berbasis patronase dan keamanan.

Dalam konteks itu, Rais bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah penanda sejarah kompromi antara pusat dan daerah, yang kini semakin langka dalam sistem Rusia yang makin tersentralisasi.

Ke depan, kecil kemungkinan model Rais diperluas ke wilayah lain. Tatarstan tetap menjadi pengecualian, bukan preseden.

Dengan demikian, keberadaan jabatan Rais menjelaskan bagaimana Rusia mengelola perbedaan lewat simbol, sambil tetap menjaga kendali kuat dari Moskow. Sebuah keseimbangan rapuh antara identitas lokal dan kekuasaan pusat.

Baca selanjutnya