Nestapa Warga Arab Qamishli di Bawah Kepungan Milisi SDF

Situasi kemanusiaan di wilayah timur laut Suriah kini berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan seiring dengan laporan yang datang dari kota Qamishli. Warga di lingkungan Arab, khususnya di distrik Zanud dan Tay, dilaporkan tengah menghadapi tekanan ganda yang sangat berat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Blokade dan kepungan ketat yang dilakukan oleh milisi Syrian Democratic Forces (SDF) bersama sisa-sisa pasukan rezim Assad kini menciptakan isolasi yang menyengsarakan ribuan warga sipil. Warga Arab di Hasakah, Qamishli dll hidup seperti sandera oleh SDF untuk menekan pemerintahan Presiden Ahmed Al Sharaa. Sebuah ironi yang juga terjadi pada Arab Badui di wilayah Suwaida yang dikuasai milisi separatis Druze pimpinan Hikmat Al Hajri pro-Israel.

Laporan yang mengalir dari lapangan menggambarkan sebuah kenyataan pahit tentang adanya kebijakan yang dianggap diskriminatif dan sistematis terhadap etnis tertentu. Masyarakat di lingkungan tersebut saat ini terjebak dalam kondisi kelaparan yang kian meluas akibat pengetatan akses logistik yang dilakukan secara sengaja. Akibatnya, banyak keluarga yang kini harus bertahan hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem tanpa adanya bantuan yang memadai.

Penderitaan warga Arab di Jazira (Provinsi Hasakah) sebenarnya sudah berakar sejak lama akibat kemiskinan yang terstruktur di wilayah tersebut selama bertahun-tahun konflik berlangsung. Namun, tindakan pengamanan dan blokade terbaru ini membuat kondisi yang sudah buruk menjadi berkali-kali lipat lebih menyiksa bagi masyarakat setempat. Mayoritas penduduk di wilayah ini adalah pekerja harian yang menggantungkan nasib mereka pada penghasilan yang didapat setiap hari secara langsung.

Ketergantungan pada pendapatan harian ini membuat terhentinya aktivitas ekonomi selama satu hari saja berarti bencana kelaparan bagi satu keluarga utuh. Ketika milisi menutup akses jalan dan pasar, secara otomatis roda ekonomi rakyat kecil terhenti total dan tidak menyisakan ruang untuk bertahan hidup. Fenomena ini menciptakan kerentanan sosial yang sangat tajam di mana rakyat jelata menjadi korban utama dari perseteruan kekuasaan.

Salah satu krisis yang paling nyata adalah kelangkaan roti yang merupakan kebutuhan pokok mendasar bagi seluruh warga di wilayah Qamishli dan sekitarnya. Kelompok milisi dilaporkan hanya mengizinkan pasokan roti masuk sebanyak dua kali dalam seminggu ke lingkungan Arab dengan prosedur yang sangat ketat. Harga roti pun melambung tinggi hingga menembus angka tujuh ribu lira per paket, sebuah harga yang mustahil dijangkau oleh kaum fakir.

Selain krisis pangan, warga juga menghadapi masalah serius terkait pasokan bahan bakar minyak jenis solar yang sangat krusial untuk kebutuhan rumah tangga. Pasukan penguasa wilayah tersebut dikabarkan melarang total masuknya bahan bakar dan akan menyita setiap liter solar yang coba diselundupkan oleh warga. Bagi mereka yang berani melanggar aturan ini, ancaman interogasi hingga hukuman penjara telah menanti di setiap pos penjagaan.

Kebijakan jam malam juga diberlakukan secara ketat mulai pukul enam sore hingga pukul delapan pagi keesokan harinya di seluruh pemukiman Arab tersebut. Aturan ini praktis mematikan aktivitas para pekerja kasar yang seringkali harus memulai atau mengakhiri pekerjaan mereka di luar jam-jam tersebut.

Ruang gerak masyarakat dibatasi sedemikian rupa sehingga lingkungan mereka nampak seperti penjara terbuka yang tidak berpenghuni di malam hari.

Krisis air bersih melengkapi penderitaan panjang warga Qamishli yang kini hanya bisa mendapatkan akses air selama kurang lebih satu jam saja per hari. Aliran air hanya dinyalakan pada pagi hari saat listrik sedang padam, sehingga warga kesulitan untuk memompa air ke tangki penampungan mereka. Kondisi sanitasi yang buruk ini mulai mengancam kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan lansia yang rentan terhadap penyakit.

Menariknya, di tengah segala pemutusan layanan pokok, pasokan listrik melalui generator swasta atau "ampere" tetap berjalan dengan relatif stabil setiap sore hingga dini hari. Namun, warga menduga bahwa kelancaran listrik ini bukan semata-mata untuk pelayanan, melainkan untuk memudahkan pengawasan terhadap gerak-gerik penduduk. Lampu-lampu yang menyala di tengah jam malam dianggap sebagai alat bantu bagi milisi untuk memantau siapa saja yang mencoba keluar rumah.

Biaya langganan listrik generator ini pun dipatok dengan harga yang sangat tinggi, menambah beban finansial yang sudah sangat berat bagi kepala keluarga. Ironisnya, layanan yang stabil ini menjadi satu-satunya kemewahan yang dipaksakan kepada warga yang bahkan untuk membeli sekerat roti pun mereka kesulitan. Kontradiksi layanan ini semakin mempertegas adanya motif kontrol keamanan yang jauh lebih besar daripada motif kesejahteraan sosial.

Sentimen diskriminasi etnis muncul dengan kuat ketika warga membandingkan kondisi mereka dengan lingkungan tetangga yang didominasi oleh etnis Kurdi. Di wilayah yang berdekatan tersebut, dilaporkan tidak ada kebijakan blokade ketat atau jam malam yang sekaku di lingkungan pemukiman warga Arab. Warga merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua di tanah mereka sendiri akibat perbedaan identitas politik dan etnis.

Ketersediaan sayur-mayur dan bahan pangan segar di lingkungan Arab hampir tidak ditemukan akibat larangan distribusi yang diberlakukan oleh pihak yang berkuasa. Sementara itu, di pasar-pasar wilayah lain yang tidak diblokade, barang-barang tersebut masih tersedia meskipun harganya tetap terpengaruh oleh inflasi umum. Perbedaan mencolok ini memperkuat dugaan adanya upaya pembersihan ekonomi secara perlahan terhadap komunitas Arab di wilayah tersebut.

Tekanan psikologis juga menjadi beban tambahan bagi warga dengan adanya kampanye penggeledahan rumah dan penangkapan yang terjadi hampir setiap hari. Patroli militer yang intensif menciptakan suasana ketakutan yang mencekam di setiap sudut jalan dan gang-gang sempit di distrik Tay dan Zanud. Banyak pemuda yang dilaporkan menghilang atau ditahan tanpa adanya kejelasan status hukum maupun alasan penangkapan yang transparan.

Pos-pos pemeriksaan baru terus bermunculan di titik-titik strategis, mempersempit ruang komunikasi antarwarga yang ingin saling membantu di tengah krisis. Kehadiran sisa-sisa pasukan rezim yang bekerja sama dengan milisi wilayah tersebut semakin memperumit konstalasi keamanan yang dihadapi oleh warga sipil. Seringkali warga terjepit di antara kepentingan dua kekuatan bersenjata yang sama-sama menggunakan tangan besi dalam memerintah.

Para tokoh masyarakat di Qamishli terus berupaya mengirimkan pesan-pesan darurat melalui saluran media terbatas untuk menarik perhatian dunia internasional. Mereka berharap ada lembaga kemanusiaan yang mampu menembus blokade untuk menyalurkan bantuan pangan dan medis yang sangat mendesak. Namun, hingga saat ini, bantuan dari pihak luar masih sangat minim dan sulit menjangkau titik-titik terdampak paling parah.

Seruan dari lingkungan Arab ini menekankan bahwa apa yang terjadi di Qamishli bukan sekadar dampak perang biasa, melainkan sebuah kebijakan sistematis. Mereka menyebutnya sebagai politik kelaparan yang digunakan untuk menundukkan aspirasi politik masyarakat yang berseberangan dengan penguasa saat ini. Jika kondisi ini dibiarkan, kekhawatiran akan terjadinya ledakan sosial yang lebih besar tidak dapat dihindarkan lagi.

Penderitaan yang terekam dalam kesaksian warga menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap warga sipil di wilayah yang dikuasai oleh kelompok non-negara. Hukum internasional seolah tidak berlaku di gang-gang gelap Qamishli di mana kekuatan senjata menentukan siapa yang boleh makan dan siapa yang harus lapar. Dunia internasional dituntut untuk tidak menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung ini.

Tindakan diskriminatif ini dikhawatirkan akan memicu ketegangan antaretnis yang lebih luas di wilayah Suriah timur yang selama ini sudah sangat kompleks. Jika satu kelompok terus-menerus dipojokkan dan dicabut hak dasarnya, maka rekonsiliasi nasional yang dicita-citakan akan semakin jauh dari kenyataan.

Perdamaian tidak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi kelaparan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh satu pihak.

Kini, warga Arab di Qamishli hanya bisa menunggu keajaiban atau perubahan kebijakan dari para pemegang kekuasaan untuk sekadar bisa menyambung nyawa.

Mereka meminta agar pengepungan segera diakhiri dan hak mereka untuk bekerja serta mendapatkan akses pangan dikembalikan seperti sediakala. Setiap hari yang berlalu tanpa adanya tindakan berarti hanya akan menambah daftar panjang korban dari krisis kemanusiaan ini.

Harapan terakhir masyarakat terletak pada tekanan diplomatik terhadap pihak-pihak yang mengendalikan wilayah Qamishli agar mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan militer.

Tanpa adanya intervensi yang serius, kisah pilu dari Qamishli akan menjadi lembaran hitam lainnya dalam sejarah panjang penderitaan rakyat Suriah. Kebenaran harus disuarakan agar blokade dan diskriminasi ini tidak menjadi standar baru dalam pengelolaan wilayah konflik.

Baca selanjutnya