Perjanjian antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) memunculkan harapan besar di tengah masyarakat, khususnya warga di wilayah Hasakah dan Qamishli. Banyak yang menafsirkan kesepakatan tersebut sebagai tanda kembalinya negara secara penuh dan berakhirnya masa ketidakpastian keamanan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kesenjangan antara harapan publik dan realitas di lapangan. Kehadiran aparat keamanan Suriah di sejumlah titik tidak otomatis mengubah struktur kekuasaan yang telah lama dibangun oleh SDF di wilayah timur laut Suriah.
Di Hasakah dan Qamishli, aparat keamanan Suriah memang terlihat kembali memasuki kota. Akan tetapi, kehadiran ini bersifat terbatas dan lebih mencerminkan koordinasi simbolik ketimbang pengambilalihan kewenangan secara menyeluruh.
SDF hingga kini masih mempertahankan kepemilikan senjata, baik ringan maupun menengah. Struktur keamanan internal seperti Asayish tetap beroperasi dan menjalankan fungsi kepolisian sehari-hari tanpa berada di bawah komando langsung Damaskus.
Kondisi ini membuat kendali keamanan de facto tetap berada di tangan SDF. Dalam praktiknya, penegakan hukum, pengawasan wilayah, dan pengelolaan tahanan masih dijalankan oleh struktur lama yang tidak banyak berubah sejak sebelum perjanjian diumumkan.
Sejumlah laporan dari warga setempat menyebutkan bahwa penangkapan sewenang-wenang masih terjadi. Warga Arab disebut menjadi kelompok yang paling sering terdampak, terutama mereka yang dianggap tidak sejalan dengan otoritas lokal atau kebijakan keamanan SDF.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai makna perjanjian damai yang digaungkan. Bagi banyak warga, perubahan yang dijanjikan tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait rasa aman dan kebebasan sipil.
Secara politik, perjanjian ini memang memberi keuntungan simbolik bagi Damaskus. Pengibaran bendera Suriah dan kehadiran institusi negara menciptakan kesan kembalinya kedaulatan nasional di wilayah yang selama ini berada di luar kendali penuh pemerintah pusat.
Namun, simbol kedaulatan tidak selalu sejalan dengan kendali nyata di lapangan. Tanpa penyatuan senjata dan sistem keamanan, negara sulit menjalankan otoritas secara efektif.
Para pengamat menilai kondisi ini sebagai bentuk kedaulatan simbolik. Negara hadir secara formal, tetapi tidak memiliki instrumen penuh untuk menjamin hak dan perlindungan warga.
Bagi rakyat, khususnya warga Arab di wilayah SDF, situasi ini memunculkan kebingungan. Banyak yang berharap perjanjian damai akan mengakhiri tekanan keamanan dan membuka ruang kebebasan, namun yang terjadi justru stagnasi.
Ekspektasi publik yang terlalu tinggi berpotensi berubah menjadi kekecewaan mendalam. Ketika realitas tidak sesuai dengan janji, rasa frustrasi sosial dapat meningkat dan memicu ketegangan baru.
Dalam konteks ini, pemahaman yang realistis menjadi penting. Warga perlu menyadari bahwa perjanjian tersebut belum menyentuh akar persoalan utama, yakni siapa yang benar-benar mengendalikan keamanan dan hukum.
Selama SDF masih memegang kendali bersenjata dan sistem penegakan hukum berjalan di luar struktur negara, perubahan mendasar sulit terjadi. Kehadiran pemerintah pusat hanya menjadi pelengkap, bukan penguasa utama.
Beberapa kalangan menyebut kondisi ini sebagai fase jeda konflik. Kekerasan terbuka berkurang, tetapi ketidakadilan struktural masih bertahan.
Tanpa reformasi keamanan yang nyata, perjanjian damai berisiko hanya menjadi alat stabilisasi politik jangka pendek. Rakyat tetap hidup di bawah bayang-bayang otoritas bersenjata yang tidak mereka pilih.
Harapan akan kebebasan sipil dan perlindungan hukum nasional pun tertunda. Bagi warga yang pernah mengalami penangkapan atau intimidasi, simbol negara tidak cukup untuk menghapus rasa takut.
Ke depan, perubahan hanya mungkin terjadi jika ada integrasi nyata struktur keamanan ke dalam negara. Tanpa itu, kesepakatan politik akan terus berada di level elit tanpa dampak langsung bagi masyarakat.
Peran komunitas internasional juga dinilai menentukan. Tanpa tekanan atau jaminan eksternal, sulit membayangkan SDF melepaskan kontrol keamanan secara sukarela.
Dalam kondisi seperti ini, warga Arab di wilayah SDF dinilai perlu memahami bahwa perjanjian yang ada belum membawa perubahan substansial. Kesadaran ini penting agar harapan tidak berubah menjadi kemarahan yang berbahaya.
Pada akhirnya, damai yang sejati bukan hanya soal bendera dan kesepakatan politik. Bagi rakyat Suriah, damai berarti rasa aman, kebebasan, dan keadilan yang nyata, sesuatu yang hingga kini masih terasa jauh di wilayah yang dikuasai SDF.
No comments:
Post a Comment