Arus uang pengungsi Rohingya menjadi fenomena unik di Asia Selatan, terutama di Bangladesh, Malaysia, dan negara Teluk. Selama lebih dari satu dekade, ribuan keluarga Rohingya yang mengungsi dari Myanmar bergantung pada kiriman uang dari anggota keluarga yang bekerja di luar negeri. Akses ke keuangan formal sangat terbatas karena mereka tidak memiliki status kewarganegaraan resmi, sehingga jalur remitansi menjadi tantangan tersendiri.
Sebagian besar uang dikirim melalui agen transfer informal, sistem yang mirip dengan jaringan hawala yang sudah dikenal di Asia Selatan. Melalui jalur ini, pengirim menyerahkan uang tunai kepada perantara yang bisa diambil tunai oleh penerima di kamp-kamp pengungsian. Cara ini efektif, meski rawan risiko kehilangan atau penipuan karena sifatnya yang tidak diawasi oleh lembaga resmi.
Selain itu, banyak pengungsi menggunakan keluarga atau teman sebagai perantara. Misalnya, seorang pekerja Rohingya di Malaysia menyerahkan uang kepada kerabat yang memiliki akses ke sistem resmi atau informal di Bangladesh. Model ini memungkinkan aliran dana tetap berjalan meskipun sistem perbankan formal tidak dapat diakses.
Untuk sebagian kecil yang memiliki koneksi resmi, layanan seperti Western Union atau MoneyGram digunakan, tetapi akses ini jarang dan hanya melalui pihak ketiga yang memiliki dokumen identitas. Penggunaan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi sudah tersedia, faktor legal dan status pengungsi membatasi implementasi digital secara luas.
Di beberapa kamp, pengiriman uang bahkan tidak selalu berupa tunai. Bantuan berupa barang kebutuhan pokok sering dikirimkan sebagai bentuk remitan alternatif, termasuk makanan, obat-obatan, dan pakaian. Sistem ini sering bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan lokal yang dapat menyalurkan barang secara efektif ke keluarga penerima.
Seiring berkembangnya teknologi, e-wallet dan mobile wallet mulai menjadi solusi potensial. Di Bangladesh, layanan populer seperti bKash digunakan sebagian pengungsi Rohingya melalui perantara. Uang dikirim ke akun bKash penerima, yang kemudian bisa diambil tunai di agen resmi, mengurangi risiko dan mempercepat proses transaksi.
Namun, penggunaan e-wallet ini masih sangat terbatas. Banyak pengungsi yang tidak memiliki identitas resmi tidak bisa membuka akun formal. Akses digital sepenuhnya hanya dimungkinkan melalui pihak ketiga atau perantara yang memiliki dokumen legal, sehingga sistem e-wallet hanya sebagian kecil menjadi jalur resmi.
Beberapa lembaga internasional dan organisasi kemanusiaan, termasuk World Food Programme (WFP), sudah mulai mengimplementasikan sistem kartu prabayar atau e-wallet resmi. Kartu ini memungkinkan pengungsi menerima bantuan tunai atau voucher digital yang dapat dibelanjakan di toko tertentu dalam kamp. Sistem ini lebih aman dan transparan dibandingkan jalur informal.
Selain Bangladesh, Malaysia dan beberapa negara Teluk juga mulai menguji program e-wallet untuk pengungsi. UNHCR bekerja sama dengan TNG Digital di Malaysia menyediakan layanan dompet digital bagi pengungsi dan pencari suaka, memungkinkan mereka menyimpan, menerima, dan mengirim sejumlah dana dalam lingkungan yang terkontrol.
Program semacam ini menunjukkan potensi inklusi finansial digital bagi pengungsi, namun tetap bergantung pada regulasi negara tuan rumah. Setiap transaksi lintas negara masih sulit dilakukan karena persyaratan identitas dan dokumen legal yang ketat, sehingga remitansi internasional Rohingya tetap terbatas.
Sementara itu, total remitansi Rohingya dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara diperkirakan mencapai ratusan juta dolar per tahun, meskipun tidak ada angka resmi. Arus ini sangat penting bagi kelangsungan hidup keluarga di kamp, terutama untuk kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Perbandingan dengan migran formal, misalnya pekerja Somalia yang mengirim remitansi sekitar 1 miliar dolar AS per tahun, menunjukkan betapa terbatasnya akses finansial Rohingya. Meski begitu, sistem informal tetap berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi komunitas.
Remitansi tidak selalu mengalir ke Myanmar sebagai negara asal. Sebagian besar uang tetap berada di kamp-kamp di Bangladesh, digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar, karena Rohingya dilarang kembali dan tidak memiliki akses ke sistem perbankan di Myanmar.
Sementara itu, program e-wallet berbasis bantuan mulai mengubah lanskap ini. Dengan kartu prabayar dan aplikasi digital, pengungsi dapat membeli kebutuhan pokok, membayar jasa, dan menyimpan uang secara aman, meski tetap terbatas pada area kamp.
Keunggulan e-wallet adalah keamanan dan transparansi. Uang yang dikirim tidak bisa hilang dicuri oleh perantara informal, dan setiap transaksi terekam. Namun, masalah legal tetap menjadi kendala utama bagi pengungsi tanpa dokumen identitas resmi.
Dalam beberapa kasus, pengiriman uang melalui e-wallet juga dapat memfasilitasi pembayaran lintas negara jika pengungsi bekerja di negara lain, misalnya Malaysia atau Arab Saudi. Namun, implementasinya masih pilot dan memerlukan dukungan lembaga internasional.
Sistem ini juga memungkinkan kontrol bantuan yang lebih baik, misalnya oleh WFP atau lembaga NGO, sehingga uang atau bantuan digunakan sesuai kebutuhan keluarga pengungsi, bukan disalahgunakan oleh pihak ketiga.
Meski teknologi digital sudah hadir, tantangan terbesar tetap pada status hukum. Tanpa pengakuan resmi dari pemerintah, pengungsi Rohingya tidak bisa memiliki akses penuh ke sistem finansial formal, membatasi penggunaan e-wallet secara efektif.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah Bangladesh, lembaga internasional, dan penyedia fintech bisa meningkatkan inklusi finansial Rohingya. Program seperti kartu prabayar, e-wallet, dan transfer digital aman bisa menjadi model yang dapat direplikasi di negara lain.
Kesimpulannya, meskipun masih menghadapi banyak batasan, teknologi digital membuka peluang baru bagi pengungsi Rohingya. Mobile wallet, e-wallet, dan program prabayar memungkinkan mereka mendapat akses ke arus keuangan yang lebih aman, transparan, dan cepat dibandingkan jalur informal tradisional.
Perubahan ini menandai revolusi kecil dalam ekonomi pengungsi, di mana teknologi mulai membantu komunitas Rohingya untuk mempertahankan kemandirian ekonomi mereka, sekaligus meminimalkan risiko transaksi tunai di lingkungan kamp yang padat dan rentan.
No comments:
Post a Comment