Arafat dan Peran Palestina dalam Mediasi Damai

Damaskus, Suriah — Peran tokoh Palestina dalam diplomasi internasional sering disebut dalam berbagai peristiwa sejarah, termasuk keterlibatan Yasser Arafat dalam upaya mediasi konflik Arab. Yasser Arafat dikenal luas sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sejak tahun 1969 hingga wafatnya pada 2004, dan perannya tidak sekadar sebagai pejuang nasional, tetapi juga sebagai figur yang terlibat dalam negosiasi damai tingkat internasional. 

Salah satu contoh keterlibatan mediasi muncul dari arah konsultasi politik yang dilakukan oleh Arafat dan tokoh-tokoh Arab lain pada akhir 1970‑an ketika ketegangan antarnegara Arab meningkat, termasuk antara Mesir dan Libya. Meskipun peran persis Arafat dalam konflik Mesir–Libya 1977 sering disederhanakan dalam narasi populer, PLO di bawah Arafat berada dalam jaringan diplomatik yang mendorong gencatan senjata melalui tekanan negara-negara Arab di forum regional saat itu. 

Selain itu, PLO yang dipimpin Arafat lama menjadi peserta penting dalam berbagai upaya negosiasi yang lebih luas, seperti konferensi multilateral di Madrid dan kemudian Perjanjian Oslo. Oslo menjadi momen bersejarah ketika PLO diakui secara resmi sebagai mitra perunding oleh Israel pada awal 1990‑an, menghasilkan pengakuan timbal balik dan pembentukan Otoritas Nasional Palestina (PNA) yang dipimpin Arafat. 

Keterlibatan Arafat menunjukkan bahwa pemimpin Palestina pernah berada dalam posisi mediasi dan negosiasi tingkat tinggi, tidak hanya isu internal Palestina–Israel tetapi juga dalam konteks politik regional yang lebih luas pada era tersebut. Keikutsertaan ini sering terjadi melalui liga Arab atau pertemuan negara-negara yang mencari solusi kolektif terhadap konflik terbuka di kawasan. 

Selain Oslo, contoh lain keterlibatan pemimpin Palestina dalam diplomasi damai terjadi setelah akhir Perang Dingin. Konferensi Madrid 1991 mempertemukan banyak delegasi Arab dan Israel di bawah mediasi internasional yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana perwakilan PLO memainkan peran penting dalam mewakili kepentingan rakyat Palestina. 

Mahmoud Abbas, yang menggantikan Arafat sebagai ketua PLO dan Presiden Otoritas Palestina sejak 2005, juga aktif dalam berbagai putaran pembicaraan damai dengan Israel, termasuk melalui negosiasi rahasia sebelum dan setelah Madrid serta keterlibatan dalam inisiatif lain seperti pembicaraan yang dipimpin internasional pada akhir dekade 2000‑an. 

Namun, meskipun pengalaman diplomasi dan mediasi tersebut, pemimpin Palestina tidak selalu berbicara secara langsung soal isu-isu luar negeri lain seperti pengakuan Israel atas Somaliland karena beberapa alasan strategis dan politis yang kompleks.

Pertama, Otoritas Palestina tetap sangat terfokus pada isu inti konflik Palestina–Israel dan status negara Palestina. Sumber daya diplomatik, politikal, dan narasi internasional sebagian besar diarahkan pada pengakuan negara Palestina berdasarkan solusi dua negara, pengakhiran pendudukan, dan hak kembali pengungsi Palestina. Isu negara lain, seperti Somaliland, tidak menjadi prioritas dalam agenda diplomatik utama Otoritas Palestina.

Kedua, Somaliland adalah wilayah yang memproklamasikan kemerdekaannya dari Somalia sejak 1991 tetapi hingga kini hanya diakui secara penuh oleh sangat sedikit negara. Ketika Israel pada akhir 2025 menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan formal terhadap Somaliland sebagai negara merdeka, respons internasional beragam, dengan banyak negara Arab dan Afrika mengecam langkah itu karena dianggap mengancam kedaulatan Somalia. 

Ketiga, pemimpin Palestina cenderung berhati‑hati untuk tidak terlibat dalam perselisihan kedaulatan negara lain kecuali ada implikasi langsung terhadap isu Palestina. Membuka komentar resmi atas pengakuan Israel terhadap Somaliland bisa ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap perubahan status teritorial di luar kerangka Palestina, yang dapat menjadi preseden diplomatik sensitif yang tidak diinginkan di tengah perjuangan hak Palestina.

Keempat, fokus diplomatik Palestina juga dipengaruhi oleh tekanan internal dan eksternal. Banyak jalinan hubungan luar negeri mereka berjalan melalui forum internasional besar seperti PBB, Liga Arab, dan pertemuan multilateral yang biasanya menekankan isu Palestina utama dan keamanan regional. Memasukkan isu lain seperti pengakuan terhadap Somaliland berada di luar mandat utama.

Pemimpin Palestina lebih sering memilih untuk menanggapi tema-tema yang berkaitan langsung dengan dampak terhadap rakyat Palestina, seperti keamanan di Yerusalem, permukiman, dan pengakuan negara Palestina di forum PBB dan organisasi internasional lainnya.

Kisah mediasi oleh Arafat dan peran lain para pemimpin Palestina dalam diplomasi internasional memberikan pelajaran bahwa, meskipun mereka bukan negara berdaulat penuh, mereka dapat memainkan peran penting dalam upaya damai di kawasan.

Peran tersebut sering terjadi dalam konteks diplomasi kolektif dengan pemain lain, bukan sebagai perantara satu lawan satu yang independent seperti negara-negara besar lainnya.

Arafat sendiri memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian sebagai pengakuan atas keterlibatan dalam proses damai Oslo. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dan negosiasi bukan sekadar retorika politik, tetapi pengejawantahan diplomasi tingkat tinggi yang melibatkan kompromi besar bagi kedua belah pihak. 

Diplomasi Arafat menjadi tonggak penting dalam sejarah konflik Arab–Israel karena menggabungkan perjuangan nasional dengan negosiasi internasional untuk mencari titik temu antara tuntutan kemerdekaan dan realitas geopolitik. 

Namun, berbeda dengan isu kemerdekaan Palestina yang mendapat sorotan global, isu pengakuan suatu wilayah lain oleh negara lain biasanya tidak menjadi bagian dari agenda diplomatik utama Palestina.

Karena itu, ketidakhadiran komentar resmi Pemimpin Palestina tentang pengakuan Israel terhadap Somaliland bukan berarti ketidakpedulian, melainkan refleksi dari prioritas diplomatik mereka yang fokus pada persoalan Palestina–Israel dan status kedaulatan Palestina di forum internasional.

Sebagai entitas politik yang berjuang keras mendapatkan pengakuan dan hak rakyatnya sendiri, Palestina memilih berbicara pada isu yang paling berdampak langsung terhadap nasib rakyatnya di tanah yang disengketakan selama puluhan tahun.

Akhirnya, sejarah menunjukkan bahwa meskipun peran politik Palestina sering dibayangi konflik internal dan eksternal, peluang mereka untuk menjadi mediator atau mitra dalam resolusi damai tetap ada ketika kondisi geopolitik memungkinkan.

Ini memberi harapan bahwa peran tersebut dapat terus berkembang, terutama jika dialog damai di kawasan Timur Tengah kembali menjadi fokus utama diplomasi internasional di masa depan.

Oslo: Harapan Damai Palestina yang Tersendat

Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) awalnya dianggap sebagai langkah revolusioner menuju perdamaian abadi di Timur Tengah. Kesepakatan ini membuka pintu bagi pengakuan timbal balik, pembentukan Otoritas Nasional Palestina, dan harapan bagi rakyat Palestina untuk mendapatkan kedaulatan terbatas di wilayah Tepi Barat dan Gaza. Momen itu juga menandai Arafat dan pemimpin Israel Yitzhak Rabin sebagai simbol perdamaian yang diakui dunia.

Namun, realisasi perjanjian Oslo sejak awal menghadapi berbagai kendala. Israel perlahan mengingkari komitmen kunci, termasuk penghentian pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan dan penarikan pasukan dari daerah yang disepakati. Alih-alih memfasilitasi kemerdekaan Palestina secara bertahap, kebijakan Israel kerap memperluas kontrol militer dan pemukiman di wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari perjanjian.

Ketidakpatuhan Israel membuat posisi Palestina semakin terpojok. Pendanaan dan kendali administrasi yang terbatas membuat Otoritas Nasional Palestina sulit memenuhi janji-janji kesejahteraan, keamanan, dan pemerintahan lokal bagi rakyatnya. Situasi ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat Palestina terhadap proses damai yang diinisiasi Oslo, meski secara simbolik perjanjian tersebut menjadi tolok ukur penting bagi diplomasi internasional.

Dampak politik jangka panjang juga terlihat dalam ketegangan internal Palestina. Perpecahan antara Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza menjadi semakin tajam, sebagian karena frustrasi terhadap kegagalan implementasi Oslo. Ketidakmampuan Israel memenuhi komitmen membuat rakyat Palestina merasa dikhianati, sementara tekanan internasional seringkali lebih fokus pada stabilitas regional daripada keadilan substantif bagi Palestina.

Meski begitu, Oslo tetap menjadi titik awal bagi upaya diplomasi. Banyak pihak internasional, termasuk Amerika Serikat dan PBB, terus menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai blueprint perdamaian. Sayangnya, hingga saat ini janji perdamaian abadi yang diharapkan dari Oslo belum terwujud, dan Palestina tetap menghadapi posisi yang semakin terjepit di tengah konflik yang berkepanjangan.

Baca selanjutnya