Siapa yang Diuntungkan dalam Kesepakatan Suriah Terbaru

Dalam situasi konflik yang kompleks seperti di Suriah, sulit untuk menentukan siapa yang paling diuntungkan dari sebuah kesepakatan. Namun dapat dianalisis beberapa kemungkinan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat:

 * Pemerintah Suriah:

   * Integrasi SDF ke dalam lembaga negara akan memperkuat kontrol pemerintah atas wilayah timur laut Suriah yang kaya sumber daya.

   * Gencatan senjata akan membantu menciptakan stabilitas di seluruh negeri, memungkinkan pemerintah untuk fokus pada rekonstruksi dan pemulihan.

   * Kembalinya pengungsi akan membantu mengatasi masalah demografis dan ekonomi.

 * SDF (Pasukan Demokratik Suriah) dan Komunitas Kurdi:

   * Perjanjian ini menjamin hak-hak komunitas Kurdi, termasuk kewarganegaraan dan hak konstitusional, yang merupakan pencapaian penting.

   * Integrasi ke dalam lembaga negara dapat memberikan representasi politik dan perlindungan hukum bagi komunitas Kurdi.

   * Gencatan senjata akan mengakhiri konflik bersenjata dan menciptakan rasa aman bagi warga sipil.

 * Warga Suriah Secara Umum:

   * Gencatan senjata dan stabilitas akan meningkatkan kualitas hidup warga Suriah, memungkinkan mereka untuk kembali ke rumah dan membangun kembali kehidupan mereka.

   * Penyelesaian politik yang komprehensif dapat membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional dan perdamaian jangka panjang.

Namun, penting untuk diingat bahwa:

 * Implementasi perjanjian ini akan menghadapi banyak tantangan, dan hasil akhirnya masih belum pasti.

 * Aktor-aktor eksternal, seperti Amerika Serikat dan Turki, memiliki kepentingan yang berbeda di Suriah, dan mereka dapat mempengaruhi jalannya peristiwa.

Oleh karena itu, meskipun perjanjian ini berpotensi memberikan keuntungan bagi semua pihak, hasil akhirnya akan bergantung pada dinamika politik yang kompleks di Suriah.

Sebelumnya dilapirkan adanya perjanjian antara Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan komandan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) Mazloum Abdi untuk mengintegrasikan SDF ke dalam lembaga negara Suriah. 

Perjanjian yang dicapai pada 10 Maret 2025 ini memastikan hak semua warga Suriah dalam representasi dan partisipasi dalam proses politik, tanpa memandang latar belakang agama dan etnis mereka, dan secara khusus menjamin hak komunitas Kurdi untuk kewarganegaraan dan hak konstitusional. 

Ini juga mencakup gencatan senjata di seluruh Suriah, penggabungan lembaga sipil dan militer di timur laut Suriah di bawah administrasi negara, dan kembalinya pengungsi Suriah dengan perlindungan negara. Perjanjian ini menolak pemisahan, ujaran kebencian, dan hasutan, dengan komite eksekutif yang mengoordinasikan implementasi pada akhir tahun.

(AI)