Kuki Desak Administrasi Terpisah di Manipur

Sebuah surat terbuka kepada Pemerintah India menggemparkan perhatian publik. Surat tersebut ditandatangani oleh Sasang Haokip, seorang tokoh dari komunitas Kuki, yang menuntut pembentukan administrasi terpisah bagi komunitasnya.

Surat ditujukan kepada Presiden India, Perdana Menteri, dan Menteri Dalam Negeri India. Permintaan ini bukan hal baru, tetapi dianggap telah diabaikan selama bertahun-tahun.

Dalam suratnya, Haokip menekankan bahwa tanpa administrasi terpisah, perdamaian di wilayah Manipur sulit tercapai. Ia menyebut kondisi di lapangan sangat genting dan memerlukan perhatian segera.

Kutipan dari surat menyebut tragedi terbaru yang menimpa Mayanglambam Meitei dan Nengtinlhing Haokip. Kasus Nengtinlhing, seorang korban kekerasan seksual yang meninggal setelah hampir tiga tahun, menjadi bukti kegagalan sistem dalam melindungi perempuan Kuki.

Haokip menyebut bahwa pelaku kejahatan sering menikmati impunitas, sementara masyarakat Kuki terus hidup dalam rasa takut dan ketidakadilan.

Dalam surat itu, Haokip menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah dengan memberikan status administrasi terpisah bagi komunitas Kuki. Ia menekankan bahwa penundaan hanya akan memicu lebih banyak kekerasan.

Dia menekankan bahwa tuntutan ini bukan untuk kemerdekaan atau negara baru, tetapi administrasi yang diakui dalam kerangka Uni India. Hal ini menunjukkan kesediaan komunitas Kuki untuk tetap dalam India dengan hak administratif khusus.

Haokip juga menyatakan kesiapan komunitasnya bekerja sama dengan pemerintah pusat. Tujuannya adalah mencapai solusi yang memastikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bagi semua komunitas di Manipur.

Surat itu menuntut perhatian serius dari pemerintah India. Haokip menyebut waktu penundaan telah habis, dan pemerintah harus segera bertindak untuk mencegah eskalasi konflik.

Permintaan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan etnis di Manipur. Konflik antara komunitas Kuki dan kelompok lain telah menimbulkan korban jiwa dan ketidakstabilan sosial.

Kuki, yang merupakan salah satu komunitas asli di wilayah pegunungan timur India, selama ini mengeluhkan marginalisasi politik dan keamanan. Mereka menilai hak-hak mereka diabaikan oleh pemerintah negara bagian dan pusat.

Selain isu keamanan, surat itu menyoroti ketidakadilan sistemik terhadap perempuan Kuki. Kasus Nengtinlhing menjadi simbol kegagalan perlindungan hukum di Manipur.

Haokip mengingatkan pemerintah bahwa penundaan dalam menangani tuntutan administrasi terpisah dapat menyebabkan lebih banyak konflik dan penderitaan. Ia meminta agar prioritas keamanan dan hak-hak minoritas ditempatkan di atas politik.

Surat terbuka ini telah menarik perhatian media nasional India. Banyak analis menilai ini sebagai tekanan bagi pemerintah pusat untuk meninjau kembali struktur administrasi di Manipur.

Beberapa pihak politik di India menanggapi surat ini dengan hati-hati. Mereka memahami urgensi keamanan, tetapi khawatir langkah administratif bisa menimbulkan ketegangan baru di negara bagian.

Komunitas Kuki sendiri menunjukkan solidaritas tinggi. Mereka menyerukan dukungan publik dan menegaskan komitmen untuk menghindari kekerasan sambil menuntut hak-hak mereka.

Haokip menegaskan bahwa langkah ini penting bukan hanya untuk komunitas Kuki, tetapi untuk perdamaian jangka panjang di Manipur. Administrasi terpisah dianggap sebagai sarana stabilisasi sosial.

Surat itu juga menyinggung pemerintah India agar mendengar suara rakyat yang selama ini terpinggirkan. Ia menekankan bahwa solusi politik harus inklusif dan memperhatikan semua komunitas.

Dalam konteks politik India, permintaan Kuki menghadirkan dilema. Memberikan status administrasi khusus bisa menjadi preseden bagi kelompok etnis lain yang menuntut hak serupa.

Namun, Haokip menegaskan bahwa toleransi dan pengakuan administratif adalah cara terbaik untuk mencegah konflik. Ia menegaskan bahwa kekerasan bukan jawaban dan hanya mengancam kehidupan warga sipil.

Akhir surat menekankan urgensi tindakan. Haokip menyatakan harapannya agar pemerintah segera mengambil langkah nyata dan tidak menunda keputusan, demi perdamaian dan masa depan Manipur.

Baca selanjutnya