Namun, karirnya perlahan menanjak saat bergabung dengan Kantor Kepresidenan Republik pada Desember 2012, lembaga ini ekuivalen dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Indonesia.
Di KSP dia menjabat sebagai Kepala Departemen Otoritas Lokal dan Sipil Organisasi Kemasyarakatan. Lalu diangkat pada Mei 2015 sebagai Wakil Direktur Kantor Kepresidenan, dan pada November 2016 Direktur Kantor Kepresidenan Republik atau Kepala Staf KSP.
Pendakian karir yang tenang seorang anak muda di era Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi, yang notabene menjadi ajudan khusus sang presiden, mengatur semua berkas dengan baik, menerima panggilan, dan merumuskan arahan dari Presiden Republik menjadi tugas kesehariannya.
Namun dia tak lupa hanya bertindak sebagai petugas partai di lembaga negara mengingat dirinya adalah kader Partai Islah.
Meski jarang menonjol di publik, namun kalangan media mengerti bahwa Al Alimi adalah sosok dengan kekuasaan penuh dan bisa disebut sebagai 'presiden bayangan."
Tokoh di Balik Kekuasaan Partai Al Islah di Pemerintahan
Semua media di Yaman mengerti bahwa Kepala Staf KSP, Abdullah Al-Alimi, berada di balik suksesnya sebagian besar penunjukan aktivis dan kader partai Islah di posisi penting di semua kedutaan besar Yaman di luar negeri dan dalam posisi administratif di beberapa kementerian dan provinsi yang berada dalam kekuasaan pemerintah alias di luar kontrol kelompok Houthi dengan pemerintahan tandingan di Sanaa.
Melihat besarnya kekuasaannya, Presiden Hadi bahkan dilaporkan memberi instruksi khusus kepada Perdana Menteri saat itu Ahmed Obaid bin Daghr, untuk mengklarifikasi kepada dirinya semua memo yang dibuat oleh KSP. Langkah ini dibuat untuk membatasi kewenangan Abdullah Al Alimi melihat gejolak yang mulai muncul di bawah.
Saat itu, Presiden Hadi mendapat pengaduan dari kalangan direksi di sejumlah BUMN Yaman mengenai rekomendasi KSP dalam pemilihan dewan direksi yang semuanya didominasi Kader Al Islah.
Seperti yang terjadi dalam pengangkatan direksi Perusahaan Investasi Minyak dan Mineral Yaman (YICOM). Kader Islah disebut ditempatkan pada posisi yang bukan kualifikasinya.
Walau begitu, Presiden Hadi saat itu tidak dapat memecat Al-Alimi dari kantor kepresidenan, karena ia adalah wakil resmi dan delegasi dari partai Islah, koalisi terkuat yang tersisa.
Apa yang dilakoni Al-Alimi sebenarnya tidak jauh beda dengan yang pernah dilakukan mantan KSP sebelumnya, Nasr Taha Mustafa begitu juga kader Islah lainnya Salim bin Thalib, direktur kantor Perdana Menteri Pemerintah Kesepakatan Nasional era Muhammad Salem Basindawa, yang mewakili kepentingan “Islah” dan Hamid al-Ahmar.
Hamid al-Ahmar adalah anak dari Syeikh Abdullah ibn Husayn al-Ahmar pendiri Islah dan mantan ketua parlemen Yaman beberapa periode.
Kini, Hamid al-Ahmar juga mewarisi posisi ayahnya sebagai Ketua Konfederasi Suku Al Hasyid salah satu terbesar di Yaman.
Hamid al-Ahmar pulalah yang menarik Salim bin Thalib ke dunia politik saat dia masih menjadi karyawan biasa di perusahaan "SabaFon" menjadi direktur kantor Basindawa dan yang mengendalikan keputusannya.
Pengurus pusat parpol di Yaman biasanya dijabat oleh kalangan tua sehingga partai politik memerlukan anak muda untuk mewakili kepentingan partai di lembaga negara
Orasi Jumat
Al-Alimi memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak linier, namanya Abdullah Abdullah Al-Alimi Bawazeer, lahir di Beihan Shabwa pada tahun 1979.
Meraih gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Aden, Sarjana Syariah dan Hukum dari Universitas Sains dan Teknologi, dan Magister Manajemen dan Ekonomi Kesehatan dari Malaysia.
Dia pernah menjadi Asisten Dosen di Universitas Aden. Kualifikasi dan jabatan tersebut ditambah dengan fakta bahwa pada tahun 2011 ia menjabat sebagai Wakil Presiden Serikat Mahasiswa (senat atau BEM) di Universitas Aden.
Saat ini dia tidak lagi menjabat sebagai KSP. Tapi naik menjadi anggota dewan presidium Yaman (PLC) yang diketuai Presiden Rashad Al Alimi. Posisi ini dianggap banyak pihak setara dengan posisi wapres kolektif.
Walau menjadi anggota temuda PLC, meski masih lebih tua dari Presiden Houthi Mahdi Al Mashat kelahiran 1986, sosok Abdullah Al Alimi masih ditakuti berbagai pihak.
Untuk meredakan segala kritik kegagalan Partai Islah melawan Houthi yang ditujukan kepadanya, Abdullah Al Alimi pernah mewacanakan untuk mengundurkan diri.
Namun petinggi Partai Islah Muhamamd Abdullah Al Yadoumi langsung menegurnya dan memerintahkan untuk tetap di posisinya.
Jika Abdullah Al Alimi menuruti tuntutan orang tak jelas untuk mengundurkan diri, sama saja itu artinya menarik Al Islah dari koalisi pemerintah yang bisa membahayakan negara secara nasional. Sebagaimana mana dulunya Al Islah menarik diri dari pemerintahan yang mengakibatkan Presiden Saleh jatuh.
Partai Al Islah adalah koalisi utama Partai Kongres Rakyat umum di pemerintahan yang sah. Begitu juga Partai Kongres Rakyat Umum adalah koalisi utama kelompok Houthi di pemerintahan tandingan di Sanaa.
Di Sanaa, kader Partai Islah tidak diajak Houthi di pemerintahan. Mereka bahkan dijadikan tahanan rumah dan sandera untuk menekan Al Islah menuruti kemauan Houthi. Jika menolak, Houthi tak segan mengeksekusi petinggi Islah di Sanaa seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Sebelumnya kritik tajam ke Partai Islah diberikan oleh pemerintahan de facto Yaman Selatan (STC) yang pernah mengikuti langkah Houthi mengusir pemerintah yang sah dari Aden.
Namun usai perjanjian damai di Riyadh, STC setuju bergabung menjadi koalisi pemerintah tapi dengan syarat ketat semua jabatan mulai dari kabinet, kodam, korps diplomatik dan provinsi harus dibagi rata 50-50 antara wakil pemerintah Yaman dan STC.
No comments:
Post a Comment